BERITA

28 Mei 2007
Pengenaan PPh 23 atas iklan di media massa


Jakarta
Ditjen pajak perlu dekati obyek pajak

Patut diacungi jempol keberanian Dirjen pajak Darmin Nasution mencabut pendirjen pajak 178/PJ/2006 hanya empat bulan setelah terbit, menyusul banyaknya protes dunia usaha.

Namun, Perdirjen 70/PJ/2007 yang merupakan penggganti 178/PJ/2006 juga masih menyisakan masalah. Sebab revisi hanya dilakukan berdasarkan ada tidaknya keberatan dari dunia usaha, bukan berdasarkan pertimbangan ilmiah, legal maupun praktik terbaiknya.

keberanian mendengarkan keluhan wajib pajak dan keberanian mengakui adanya keti-daksempurnaan peraturan saja ternyata tidak cukup.

Pembuat kebijakan perlu memahami karakteristik objek dan subjek sehingga peraturan yang diterbitkan benar-benar mempunyai ruh.

Karakteristik yang paling mudah dilihat, misalnya, bagaimana struktur pasarnya terutama model transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pembuat kebijakan fiskal umumnya akan merujuk empat prinsip Adam Smith sebagai rujukan, termasuk di Indonesia. Keempat petuah yang digariskan Bapak Ekonomi Dunia itu adalah equality dan equity (sebanding dan adil), certainty (kepastian hukum), convenience of payment (kemudahan dalam membayar) dan effidensy (biaya pemungutan pajak rendah). Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak biasanya dibedakan antara keadilan vertikal dan keadilan horizontal.

Keadilan vertikal dalam perpajakan dimaknai sebagai semakin tinggi penghasilan kena pajak seseorang semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

Prinsip inilah yang dijadikan dasar pengenaan pajak secara progresif. Sementara keadilan horizontal diterjemahkan sebagai dalam kondisi yang sama maka wajib pajak juga dikenakan beban yang sama.

Namun, apa yang secara umum dipandang adil ternyata belum tentu adil dalam kasus-kasus tertentu. Itu sebabnya dalam Stb 1929 No. 187 yang dikenal dengan ordonansi kepatutan (billijkheids oedonantie), di mana prinsip equity bisa pula dijadikan dasar untuk melakukan koreksi hukum (jus corrigendi) maupun menambah hukum (jus supplendi) sebagaimana dimaksud oleh Sir Paul Vinogradov dalam bukunya Common Sence of Law.

Bila keempat prinsip Adam Smith di-bingkaikan kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 178/PJ/2006 qq 70/PJ/2007, tampak sekali bahwa Dirjen Pajak telah mengabaikan hampir sebagian besar prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak yang baik. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 178/PJ/2006 qq 70/PJ/2007 hanya mengede pankan prinsip keadilan horizontal, namun tiga prinsip lainnya ditinggalkan. "

Jasa iklan Perdirjen 70/PJ/2007 mengatur tentang Jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C UU Pajak Penghasilan.

Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 178/PJ/2006, hanya jasa-jasa tertentu yang dikenakan PPh Pasal 23 secara withholding atau melalui pemotongan oleh pihak ketiga.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 178/PJ/2006 mengubah paradigma itu. Seluruh jasa, apa pun jenisnya dan berapa pun nilainya, dikenakan PPh 23. Inilah yang menjadi sumber protes kalangan pengusaha, seperti/orwader, ekspedisi dan lain-lainnya. Sebab jasa yang mereka tangani nilainya sangat bervariasi, mulai dari ribuan rupiah hingga jutaan rupiah.

Sehingga tidak jarang biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban itu lebih mahal dibandingkan jumlah pajak yang dipungut.

Pencabutan Perdirjen 178 dengan Perdirjen 70 tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Masih banyak usaha jasa lainnya yang mengeluh, misalnya perusahaan media massa.

Dalam Perdirjen 70/PJ/2007, jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi termasuk jasa yang dikenakan PPh 23 dengan perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN. Dengan demikian, besarnya pungutan PPh 23 atas pemasangan iklan adalah 15% x 10% atau 1,5%. Pada Pasal 1 Perdirjen 70/PJ/2007 disebutkan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak wajib memotong PPh atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto.

Kelemahan Pembuat peraturan ini tampaknya kurang memahami karakteristik hubungan antara pemasang iklan dan media massa, sehingga kebijakan tersebut mempunyai beberapa kelemahan.

Pertama, tidak efektif. Sebuah koran mempunyai pengiklan dalam hitungan ratusan hingga beberapa ribu mitra. Pengiklan umumnya hanya memasang iklan di beberapa media. Mana lebih mudah, mengawasi ratusan perusahaan pengiklan atau satu media massanya?

Kantor pajak akan lebih sulit mengawasi memasang iklan dibandingkan para pengik-lannya. Bagaimana kantor pajak akan mengawasi penyelenggara kegiatan, yang tidak semuanya merupakan perusahaan permanen?

Kedua, tidak efisien. Nilai iklan, terutama di media cetak, nilainya sangat bervariasi. Iklan baris, misalnya, nilanya hanya beberapa ribu rupiah.

Bayangkan, bila perusahaan memasang iklan baris dengan nilai Rp 500.000, maka perusahaan tersebut wajib memotong PPh 23 sebesar Rp7.500.

Nominal ini sangat kecil dibandingkan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan perusahaan untuk memungut, mengadministrasikan dan menyetorkan. Compliance cost pemasang iklan akan meningkat.

Ketiga, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika pajak yang sudah dipungut tersebut ternyata karena satu dan lain hal tidak disetorkan ke kas negara atau disetorkan tapi isinya tidak benar, maka sangat mungkin media massa akan dirugikan. Apalagi bila terjadi klaim restitusi, pasti beban administrasi media massa menjadi sangat panjang.

Keempat,'media massa bukan usaha yang semata-mata mengejar keuntungan. Banyak koran di Indonesia yang hidupnya seninkamis.

Dari ratusan media massa tersebut, jumlah media yang sudah benar-benar menghasilkan laba secara kontinu dan permanen bisa dihitung dengan jari. Selebihnya adalah perusahaan rugi. Media massa tidak punya pilihan lain kecuali mengajukan restitusi.

Rasanya, tidak ada salahnya bila pejabat pajak sebelum membuat peraturan mempelajari dulu bagaimana proses bisnis yang akan dijadikan objek pajak. Apalagi kini Ditjen Pajak mempunyai unit eselon dua baru: Direktorat Transformasi Bisnis, (parwito@bisnis.co.id)

Sumber : Bisnis Indonesia


Kembali.....