BERITA

23 April 2007
Revisi pemotongan atas jasa dalam negeri(PPh Pasal 23)


Peraturan ini diterbitkan dan efektif sejak 9 April 2007 mengubah beberapa tarif pemotongan pajak terhadap jasa dalam negeri yang diberikan oleh pemberi jasa di Indonesia.

Peraturan ini menggantikan perarturan sebelumnya No. 178/PJ/2006, dan membatalkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-08/PJ.313/1995 mengenai Pemotongan Pajak pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat; Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.3/1998 mengenai Penerapan Perpajakan atas perusahaan Periklanan, Setiap Keputusan/Peraturan dari Direktorat Jendral Pajak dan peraturan khusus lainnya yang bertentangan dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini.

Berdasarkan aturan sebelumnya yaitu Peraturan No. 178/PJ./2006 mengatur bahwa semua jasa yang diberikan oleh pemberi jasa di Indonesia merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif efektif 4.5%, dengan pengecualian: Pajak tertentu yang dijelaskan secara spesifik dalam peraturan, dikenakan tarif efektif pemotongan pajak tertentu; Persewaan aset selain tanah dan bangunan (properti), dikenakan tarif pemotongan pajak efektif 3% dan 6%; Jasa pengeboran yang disediakan oleh bentuk usaha tetap (BUT) perusahaan-perusahaan pengeboran.

Perdagangan surat-surat berharga yang disediakan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI dan jasa kustodian/penyim-panan/deposito yang diberikan oleh KSEI.

Dalam Peraturan No. PER-70/PJ./2007, interpretasi di atas telah berubah yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 23 diaplikasikan terbatas pada jasa-jasa sebagaimana tercantum pada lampiran dari peraturan tersebut. Sebagai tambahan, berdasarkan peraturan yang baru jasa-jasa berikut ini tidak lagi dipotong PPh 23 :

  • Jasa kurir ;
  • Travel agent /biro-biro yang berkaitan dengan perjalanan ;
  • Jasa freightforwarding.

Sumber : Bisnis Indonesia


Kembali.....