"Kasus dugaan penggelapan pajak harus diungkap secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat pajak maupun wajib pajak. Kedua pihak harus transp^ran,"kata Pande di Jakarta, kemarin.

Selama transparansi belum dikedepankan, sambung Pande, maka penanganan kasus pajak akan semakin berlarut-larut. Begitupun dengan kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri. "Sebaiknya, Asian Agri, maupun pihak Dirjen Pajak sebagai penyidik, transparan. Melihat jumlah Rp 1,3 triliun yang diduga digelapkan PT Asian Agri, sudah barang tentu masyarakat juga ingin tahu, dari mana timbulnya angka tersebut," kata Pande.

Menurut Pande, standar umum untuk menghitung dugaan penggelapan pajak, Dirjen Pajak tinggal mengacu pada ketentuan UU Perpajakan dan bagaimana penerapannya terhadap nilai pajak yang harus dibayar dan sejak kapan terjadi pelanggaran pajak pertambahan nilai mulai dilanggar. "Dasar penghitungannya sudah jelas adalah UU tersebut. Selanjutnya tinggal mempublikasikan pada masyarakat mengenai objek pajaknya," jelasnya.

Selain itu sebut Pande, jika Dirjen Pajak sudah pasti dan akurat dengan data-data yang didapat, selanjutnya tinggal lembaga Dewan Pertimbangan Pajak berfungsi untuk mengawasi.. "Dengan transparansi, kalau PT Asian Agri merasa telah memberi data tapi nilainya tidak sesuai, tinggal mempertanyakan kembali ke Dirjen Pajak. Kalau tidak setuju, ya katakan tidak setuju, demikian sebaliknya."

Sumber : Rakyat Merdeka