Revisi pertama dan kedua, secara substansial, tidak terlalu banyak yang berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam UU Perpajakan, yaitu memindahkan pasal dari satu undang-undang ke undangundang yang lain. Ini berbeda dengan revisi UU KUP 2007, di mana perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak (WP), sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dan fiskus. Perubahan yang demikian mendasar dalam UU KUP harus dipelajari dengan seksama agar WP bisa menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar. Membaca pasal dalam undang-undang memang bisa memberikan pemahaman.

Masalahnya, dalam UU KUP terlalu banyak pasal yang menggantung, yaitu pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan dirjen pajak. UU KUP membutuhkan paling tidak 36 permenkeu.

Persoalan lain adalah aparat pajak jarang merujuk ke undang-undang dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan WP. Fiskus lebih menjadikan peraturan menteri keuangan hingga surat edaran dirjen sebagai pegangan utama. Jika sumber rujukannya saja berbeda, bisa dibayangkan betapa banyaknya potensi dispute antara WP dan fiskus.

Sampai hari ini, pandangan di antara para pejabat pajak bahkan belum bulat. Misalnya, bagaimana implementasi Pasal Peralihan yang mengatur transisi dari UU lama ke UU baru belum satu.

Ada yang berpendapat, begitu lonceng tahun baru berdentang, semua sistem prosedur baru langsung berlaku. Namun, ada pula yang berpendapat sistem dan prosedur itu hanya berlaku pada tahun pajak 2008 dan seterusnya.

Apakah waktu yang tersedia bagi Ditjen Pajak untuk menyusun peraturan pelaksana itu tidak cukup? Rasanya tidak,UU KUP ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Juli 2007. Artinya, ada waktu hampir enam bulan sampai dengan akhir tahun ini.

Apakah Ditjen Pajak, yang mengklaim ia sebagai unit eselon I dengan titel doktor terbanyak itu, kini kehilangan kesigapan, semangat kerja keras, kecerdasan, dan keuletan dalam bekerja? Ataukah instansi ini mengalami disorientasi, karena pasal-pasal dalam UU KUP yang diketok DPR berbeda jauh dengan konsep awal?Harian ini sengaja mengangkat isu ini, soal keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, untuk mengingatkan pemerintah bahwa beban pajak yang ditanggung dunia usaha dan masyarakat sudah cukup berat. Jangan lagi mereka dibebani oleh halhal yang tidak perlu hanya karena ketidaksiapan aparat.

Pemerintah idealnya membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengadakan sosialisasi tentang UU pajak yang baru. Namun, yang dipertontonkan Ditjen Pajak hanya kegiatan seremonial dan peresmian kantor pajak modern di berbagai kota besar, sementara WP dibiarkan dalam ketidaktahuan.

Sumber : Bisnis Indonesia