Menurut Lutfi, pada 2015 Indonesia akan masuk ke dalam Asean Community, sehingga arus barang dan modal di Asean akan bisa keluar masuk dengan mudah. "Artinya apa? Investasi dibangun, dibikin di mana saja sama," ujarnya.

Ia mengungkapkan, beberapa negara tetangga telah menggunakan tax holiday untuk menari investor. Bahkan sejumlah investor di Indonesia telah diimingi dengan insentif tersebut untuk mengalihkan investasinya. Misalnya saja Wilmar, perusahaan dengan produksi sekitar 1 juta metrik ton biodiesel di Dumai telah ditawari oleh Singapura pembebasan pajak selama 10 sampai 15 tahun.

"Saya ditunjukkan surat offer (penawaran) dari Singapura oleh mereka. Kalau mereka bikin ini di Singapura, mereka dapat tax holiday bisa 10-15 tahun," ujar Lutfi. Menurut Lutfi jika Indonesia selalu dibandingkan dengan negara tetangga secara regional, dalam 15 tahun ke depan Indonesia pasti tidak kompetitif," katanya.

Selain itu, menurut Lutfi, pemberian tax allowance di Singapura juga telah berhasil menarik investor Finlandia untuk membuka pabrik biofuel berkapasitas 800 ribu ton. Padahal, sumber bahan baku berupa CPO hampir seluruhnya berasal dari negara lain, terutama Indonesia.

Oleh sebab itu, BKPM sudah mengingatkan investor Finlandia tersebut untuk mengkaji kembali investasinya di Singapura tersebut. "Kalau ini tidak dilaksanakan bisa-bisa kita ini jadi inlander. Jadi kita yang nanam, yang memproduksi, nanti yang menciptakan nilai tambahnya itu di luar negeri," katanya.

Oleh sebab itu, BKPM masih terus mengupayakan pemberian tax holiday tersebut. "Sekarang ini yang kita perlu adalahkebijakan yang cerdas. Mudah-mudahan nanti, kita laporkan ke Pak Menko (Perekonomian)," kata dia.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pada prinsipnya akan mengamati suatu kebijakan secara keseluruhan. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain strategi pemberlakuan kebijakan yang tidak bersifat pasrial. "Kita lihat dari sisi CPO, dan keseluruhan strategi mengenai biofuel. Itu kan berati energi yang harus dilihat dari sisi kebijakan besar terkait energi yakni fosil energi," katanya di kesempatan yang sama.

Namun demikian, pemerintah tentu memperhatikan konsekuensi lain meliputi pajak atau subsidi dan kebijakan harga yang harus dutetapkan dalam rangka untuk menrapkan tax holiday. "Saya rasa itu sangat mungkin untuk dipertimbangkan selama itu dalam kalkulasi pemerintah," tandasnya.

Jadi lanjut dia, BKPM perlu menyampaikan suatu proposal yang komprehensif dalam sebuah kajian lengkap dari hulu hingga hilirnya. "Sehingga kita tahu siapa saja yang diuntungkan dan apa bentuk manfaat yang diperoleh," katanya. Oleh Sandy Romualdus

Sumber : Harian Ekonomi Neraca