Ketua BPK Anwar Nasution optimistis ini sebagai kemajuan besar. "Ditjen Pajak dan Depkeu sudah sadar betul perlu pembenahan administrasi perpajakan dengan adanya auditor luar," tuturnya Anwar Nasution, Selasa (11/12).

Kini MoU antara Kantor Pajak dengan BPK sedang memasuki tahap finalisasi. "Sudah dekat sekali. Pada hakekatnya semua sepakat, tinggal merundingkan teknis protokolnya," jelasnya.

Kalau tak ada aral melintang, Anwar berharap, MoU bisa diteken akhir tahun ini. Konsekuensinya, mulai tahun depan BPK boleh mengaudit data wajib pajak yang telah diperiksa oleh petugas pajak.

Dengan kewenangan untuk memeriksa pemungut upeti negara ini jelas berdampak signifikan bagi LKPP 2007. BPK berharap bisa menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih baik, bebas dari stempel disclaimer. "Kalau pajak bisa diaudit, MA bisa diaudit, artinya informasinya banyak sehingga opini kami lebih baik. Jika kami tak boleh tahu mengenai sesuatu, bagaimana bisa memberi pernyataan? Sama saja berita palsu," cetus Anwar.

Sebelumnya, Anwar kerap menandaskan bahwa MoU ini bukan jalan tengah yang bisa membuat BPK mengurungkan niatnya mengajukan uji materi Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (JJU KUP). BPK menggugat pasal 34 UU itu yang mewajibkan BPK mengantongi izin Menteri Keuangan sebelum mengaudit dokumen pajak. BPK menilai, syarat izin ini adalah hambatan. Dian Prasomya Ratri

Sumber : Harian Kontan