Pemerintah berniat menerbitkan aturan tersebut pada akhir Januari 2008. Meski demikian, pemotongan pajak tersebut ber laku dihitung mulai 1 Januari 2008. "Sekarang ini rancangan peraturan pemerintah sudah di Sekretaris Negara," ungkap Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, akhir pekan lalu. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dasar pemerintah menetapkan tanggal efektif aturan di awal tahun. Tujuannya supaya Kantor Pajak maupun Wajib Pajak (WP) tidak kesulitan menghitung surat pemberitahuan pajak tahunan. Rancangan aturannya sendiri didesain oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bersama Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Calon aturan ini juga telah lolos tahap harmonisasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham), dan tinggal menunggu goresan tandatangan presiden. Tak hanya potongan pajak, perusahaan yang melempar sahamnya ke publik dipastikan memperoleh kemudahan lain.

Dari sisi prosedur, Bapepam-LK akan memangkas jangka waktu pemberian pernyataan efektif bagi perusahaan yang akan IPO. Dari semula 45 hari, menjadi 35 hari sejak pernyataan pendaftaran diterima Bapepam-LK. Namun bagi bank yang hendak merger, ada kabar tak begitu menggembirakan. Darmin menegaskan belum mengabulkan permintaan potongan Pajak Penghasilan (PPh) bagi bank yang merger dari Bank Indonesia (BI). "Sebenarnya untuk merger bank, posisi Dirjen Pajak jelas. Pemerintah bisa memberikan fasilitas, tapi kami minta BI mewajibkan bank menyerahkan laporan keuangan nasabah ke kantor pajak," kata Darmin. Pasalnya, petugas pajak sering menjumpai laporan keuangan yang diserahkan perusahaan kepada kantor pajak berbeda sama sekali dengan laporan keuangan yang diserahkan ke bank. "Yang ada sekarang kalau ke pajak laporannya dikecilkan, kalau ke bank dibaguskan," ungkap Darmin. Gentur Putro Jati

Sumber : Harian Kontan