"Saya setuju untuk diberikan insentif fiskal untuk perusahaan yang go public dengan syarat minimal saham yang dilepas 40 persen, dan PP-nya jika sudah selesai segera saya tandatangani," kata Presiden saat berdialog dengan pelaku pasar saham di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan insentif ini diharapkan lebih banyak lagi perusahaan di Indonesia yang akan melepas sahamnya ke masyarakat sehingga akan memperkuat pasar saham di Tanah Air. Sebenarnya sinyal akan segera efektinya PP terkait insentif pajak ini telah diutarakan Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany ketika hadir dalam penutupan perdagangan bursa 2007 di Gedung Bursa.Efek Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Fuad, PP tersebut sudah ada di Presiden. "Mudah-mudahan bisa efektif tanggal 2 Januari," ujarnya.

Fuad sendiri berharap pemberian insentif tersebut bisa mendorong lebih banyak emiten untuk masuk ke bursa dan melebihi target emiten baru yang dicanangkan BEI tahun 2008. Sekedar informasi, tahun 2008 BEI menargetkan bisa menggaet 30 emiten baru. Sementara itu, Dirut BEI Erry Firmansyah mengatakan bahwa emiten telah sejak lama menanti efektifnya PP tersebut. Sama seperti koleganya, Erry juga yakin insentif ini akan mendorong lebih banyak emiten untuk masuk ke bursa.

Selain itu, Erry berpendapat pemerintah akan semakin diuntungkan jika perusahaan-perusahaan go public. Erry melihat, jika perusahaan tidak terbuka maka biasanya justru tidak memiliki ketaatan dalam pembayaran pajak. Tak jarang, mereka ini membuat pembukuan ganda untuk memperkecil pembayaran pajaknya. Bahkan Erry memperkirakan rata-rata perusahaan tersebut hanya membayar 5-10 persen dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Lain halnya jika perusahaan go public. Jika menjadi perusahaan terbuka, perusahaan harus transparan dan satu pembukuan. Sehingga pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak yang pasti.

Namun, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Airlangga Hartarte memiliki pendapat berbeda. Airlangga terutama menyoroti aturan insentif pajak yang cuma akan diberikan pada emiten yang 40 persen sahamnya beredar (floating share) di masyarakat. Menurut Airlangga, ketentuan sahamnya beredar (floating share) 40 persen itu hanya akan memicu perusahaan yang sudah tercatat untuk melakukan rights issue. Hal ini karena terlalu berisiko jika perusahaan yang baru go public langsung mencatatkan 40 persen sahamnya di bursa.

Oleh karena itu, Airlangga pernah meminta insentif diberikan secara progresif yakni emiten atau calon emiten dengan floating share 30 per sen ke bawah diberikan insentif pajak 2-3 persen.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca