Pemerintah menetapkan aturan tentang wewenang pemeriksaan wajib pajak yang mencurigakan akan dibatasi sampai dua tahun lamanya. Dalam keterangan tertulisnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said mengatakan ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan-Nomor 199/PMK.03/2007 yang berlaku sejak 1 Januari 2008. Menurut dia, pemeriksaan pajak ini meliputi dua jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan lapangan.

Sumber : Koran Tempo