Kepastian tentang tercapainya target realisasi penerimaan perpajakan tahun lalu diungkapkan Direkur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Sumihar Petrus Tambunan di Jakarta, Kamis (31/1).

Sebelumnya terbetik kabar bahwa realisasi penerimaan perpajakan 2007 defisit Rp 33,6 triliun lebih. Ditjen Pajak belum juga mengumumkan total penerimaan perpajakan 2007 dengan alasan masih menunggu finalisasi pada modul penerimaan negara (MPN).

Menurut Petrus Tambunan, penerimaan perpajakan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas saja mencapai Rp 381 triliun. Angka itu jauh melampaui target APBN-P 2007 sebesar Rp 214,4 triliun.

Angka itu juga di luar perkiraan Menteri. Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dalam jumpa pers akhir tahun, Menkeu memperkirakan seluruh sektor penerimaan pajak 2007 melampaui target, kecuali PPh nonmigas. "PPh nonmig&s kemungkinan di bawah target," ujar Menkeu.

Petrus Tambunan tak menyebutkan total penerimaan dari PPh migas yang dalam APBN-P 2007 ditargetkan Rp 37,2 triliun. Dia hanya menegaskan, realisasi penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp 381 triliun merupakan angka per 28 Desember 2007. "Jadi, angka itu masih bergerak, karena masih ada sisa waktu tiga hari sebelum tutup tahun," tutur Petrus.

Di Luar PBB Petrus menambahkan, basis atau batas bawah (baseline) perhitungan penerimaan perpajakan 2007 adalah Rp 395,5 triliun atau lebih rendah dari target APBN-P 2007 sebesar Rp 492 triliun. "Kalau menggunakan baseline, berarti sudah jauh terlampaui. Yang dicapai pada 28 Desember 2007 nanti menjadi baseline tahun ini," tuturnya. Petrus juga membantah realisasi penerimaan perpajakan tahun lalu tidak tercapai. "Data realisasi penerimaan pajak yang sempat muncul di media massa itu tidak termasuk penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," paparnya, APBN-P 2007 menyebutkan, dari total target penerimaan perpajakan dalam negeri senilai Rp 474,5 triliun, sekitar Rp 22 triliun di antara nya dari PBB. Adapun sisanya disumbang PPh migas Rp 37,2 triliun, PPh nonmigas Rp 214,4 triliun, Pajak Pertambangan Nilai (PPN) Rp 152 tri liun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 3,9 triliun, dan pajak lainnya Rp 2,7 triliun. Sejumlah kalangan memperkirakan target pajak 2007 tidak tercapai karena sektor riil tersendat, sehingga setoran pajak korporasi lebih rendah. Penyebab lainnya adalah tidak optimalnya program ekstensifikasi pajak. Sumber Investor Daily yakin target penerimaan pajak 2007 tidak tercapai. "Kalau dinyatakan tercapai, berarti pemerintah diduga melakukan win dow dressing," ujarnya. Upaya memoles laporan penerimaan pajak itu, kata dia, bisa ditempuh dengan cara memasukkan penghitungan nontunai, seperti pajak yang ditanggung negara, agar penerimaan pajak seolah-olah bertambah. Untuk memastikan kabsahan penerimaan pajak, menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti melakukan audit khusus. Menurut Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, penerimaan pajak tak mencapai target karena sektor riil bermasalah sehingga setoran pajak korporasi berkurang. "Sebagian besar perusahaan keuntungannya merosot. Beban operasional industri meningkat akibat kenaikan harga minyak. Pengusaha tak mungkin menaikkan harga terlalu tinggi karena daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, marjin dikurangi, sehingga setoran pajak kurang," papar Djimanto. DPR, seperti dikemukakan Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah, akan meminta penjelasan pemerintah mengenai kabar tersebut. Sumber di parlemen menyebutkan, target penerimaan pajak 2007 tidak tercapai. Itu sebabnya, pemerintah hingga akhir Januari belum juga me ngumumkan penerimaan pajak 2007. Menurut anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo, kelambanan pemerintah dalam mengumumkan penerimaan pajak belum pernah terjadi sebelumnya.

Sumber : Investor Daily Indonesia