"Beban pajak yang harus ditanggung pengusaha sudah banyak dan besar," kata Ketua Umum APBI Jeffrey Mulyono kemarin (4/5).

Menurut Jeffrey, jika dihitung secara total, pajak yang harus dibayarkan perusahaan batu bara ke kas negara sudah tinggi, yakni 58 persen. Karena itu, jika pajak ekspor diberlakukan, hal tersebut bakal sangat memberatkan industri batu bara. "(Pajak) ini juga bisa berdampak buruk bagi iklim investasi," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan aturan soal pungutan ekspor. Tapi, kemudian dibatalkan setelah mendapat reaksi keras dari para pengusaha. "Waktu itu, kami juga mengajukan judicial review ke mahkamah agung," tuturnya.

Wacana pajak ekspor bagi komoditas tambang muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa pemerintah mengkaji rencana pemberlakuan pajak ekspor. "Saat ini sedang di-exercise," ujarnya pekan lalu.

Menurut Purnomo, pihaknya memang mengkaji sejumlah peraturan baru di sektor ESDM. Namun, kata dia, belum diputuskan jenis peraturannya dan kapan akan diberlakukan.

Wacana pemberlakuan disinsentif atau tambahan pajak bagi sektor yang booming, termasuk tambang, juga dilontarkan anggota DPR.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai tambahan pajak harus diberlakukan terkait dengan upaya negara menggenjot penerimaan. Sektor yang dapat windfall profit dari lonjakan harga di pasar internasional pantas dikenai tambahan pajak. "Ini menjadi salah satu opsi penyelamatan APBN," jelasnya.

Jeffrey menyebut, pihaknya justru punya penilaian tersendiri. Menurut dia, wacana pajak ekspor bisa jadi ajang perebutan reputasi antara Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak di Depkeu.

Selama ini sektor tambang menyumbang banyak pajak ke Ditjen Pajak. Jika pajak ekspor dikenakan, setoran itu akan masuk ke kas negara melalui Ditjen Anggaran. "Apapun, harusnya dikaji matang. Jangan hanya membebani pengusaha," kata Jeffrey.

Sumber : pajakindonesia.com