Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Debud-par) tetap menolak pembebasan biaya fiskal ke luar negeri. Pasalnya, syarat pemberlakukan bebas fiskal yang diinginkan Depbudpar belum terpenuhi.

Staf ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang juga bekas Direktur Jenderal Pemasaran Wisata Depbudpar Thamrin B. Bachri bilang, saat ini tingkat berpergian rata-rata wisatawan lokal baru ke tiga provinsi. "Kalau tingkat berpergian rata-rata di dalam negeri sudah ke sepuluh provinsi baru kami menerima," katanya. Rabu (25/6).

Menurutnya, mobilitas wisatawan domestik di daerah wisata dalam negeri bakal semakin rendah jika fiskal dihapus. Pa-salnya, mereka bakal lebih memilih berlibur ke luar negeri.

Penolakan itu berkaitan dengan rencana Direktorat Jenderal Pajak yang akan menghapus fiskal mulai 1 Januari 2011. Dirjen Pajak memperkirakan, di tahun itu seluruh wajib pajak di Indonesia sudah memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP inilah yang menjadi syarat bebas fiskal ke luar negeri.

Thamrin menilai, biaya fiskal masih dibutuhkan untuk menghidupkan pariwisata dalam negeri. "Depbudpar sedang mendorong wisatawan berpergian di i.i11,ili air," katanya.

Kendati begitu, dia tidak menampik, penghapusan biaya fiskal adalah bentuk subsidi bagi industri pariwisata domestik. Pasalnya, bakal semakin banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia Namun Thamrin te-tap menegaskan, Debudpar setuju pembebasan fiskal hanya berlaku bagi kepentingan tertentu. Seperti keperluan untuk sekolah di luar negeri atau acara pertukaran budaya.

Maskapai belum siap

Sedangkan industri penerbangan di tanah air belum seluruhnya siap menyambut pembebasan biaya fiskal. Sekretaris Perusahaan PT Merpati Airlines

Purwatmo mengatakan, maskapai penerbangan nasional termasuk Merpati masih kekurangan armada pesawat untuk menghadapi lonjakan penerbangan ke luar negeri. "Apalagi persaingan dengan maskapai penerbangan asing semakin ketat," ujar Purwatmo.

Di sisi lain, keinginan Merpati menambah armada pesawat terbentur tingginya permintaan pesawat di pasar dunia. "Jadi saat ini kami memang belum siap," katanya

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan (Dephub) Bambang S. Ervan mengakui, penghapusan fiskal belum banyak manfaatnya bagi maskapai penerbangan nasional. Penumpang tetap memilih berpergian dengan maskapai asing yang mempunyai pesawat-pesawat baru.

Sumber : Harian Kontan